Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya institusi negara, tetapi juga oleh kokohnya civil society sebagai kekuatan sosial yang mampu menjaga kebebasan, keadilan, dan partisipasi warga negara. Ketika demokrasi menghadapi gejala kemunduran (democratic backsliding), posisi masyarakat sipil—terutama organisasi keagamaan—menjadi semakin penting sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penjaga nilai-nilai konstitusional. Dalam konteks Indonesia, dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), telah memainkan peran historis dalam membentuk hubungan antara agama, negara, dan demokrasi.

Buku ini mengulas secara kritis dinamika relasi Muhammadiyah dan NU dengan negara, khususnya pada era Reformasi hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang didukung data empiris, dokumen kebijakan, serta wawancara mendalam, penulis mengkaji bagaimana kedua organisasi tersebut merespons berbagai isu strategis, mulai dari demokrasi, kebebasan sipil, pluralisme, kebijakan publik, hingga tantangan penguatan masyarakat sipil di tengah menguatnya kecenderungan oligarki dan sentralisasi kekuasaan.

Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah dan NU memiliki tradisi, orientasi gerakan, serta strategi yang berbeda dalam berinteraksi dengan negara, keduanya tetap memegang peran sentral sebagai pilar civil society Indonesia. Perbedaan pendekatan tersebut tidak selalu menjadi sumber konflik, melainkan mencerminkan keragaman strategi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan umat. Namun demikian, buku ini juga mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi kedua organisasi, termasuk dilema antara menjaga kedekatan dengan pemerintah dan mempertahankan fungsi kritis sebagai pengawas kekuasaan.

Lebih jauh, buku ini menawarkan refleksi mengenai masa depan demokrasi Indonesia melalui perspektif civil society Islam. Pembaca diajak memahami bagaimana hubungan agama dan negara tidak selalu bersifat konfrontatif ataupun akomodatif, tetapi dapat berkembang menjadi hubungan yang sinergis sekaligus kritis demi menjaga kualitas demokrasi. Analisis yang disajikan tidak hanya memperkaya khazanah studi politik Islam dan demokrasi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian masyarakat sipil, tata kelola pemerintahan, serta hubungan negara dan organisasi keagamaan di Indonesia.

Buku ini layak dibaca oleh akademisi, mahasiswa, peneliti, aktivis organisasi masyarakat, pengambil kebijakan, serta siapa pun yang memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi Indonesia, peran organisasi Islam, dan masa depan kehidupan berbangsa yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban.