Buku Ambiguitas Pencatatan Nikah Siri di Indonesia mengkaji secara kritis kehadiran negara dalam menghadapi praktik nikah siri yang masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan mendasar yang diajukan buku ini adalah apakah negara benar-benar hadir untuk melindungi warganya atau justru memilih absen di balik ketidakjelasan kebijakan dan praktik administratif. Dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai arena pertemuan antara hukum agama, hukum negara, dan realitas sosial, buku ini menyingkap kompleksitas persoalan nikah siri dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

Melalui studi empiris, buku ini menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi nasional yang secara tegas mengatur mekanisme pencatatan pasca-nikah siri telah menciptakan ruang diskresi yang luas bagi pegawai Kantor Urusan Agama dan aparatur kelurahan. Diskresi tersebut kerap dijalankan berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, serta tekanan sosial masyarakat, sehingga menghasilkan praktik pelayanan yang berbeda-beda antarwilayah. Kondisi ini melahirkan dualisme otoritas antara institusi keagamaan dan administrasi negara, yang pada akhirnya melemahkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik.

Lebih jauh, buku ini menegaskan bahwa ambiguitas kebijakan pencatatan nikah siri berdampak serius terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Ketiadaan status hukum perkawinan menyebabkan hilangnya akses terhadap hak-hak administratif dasar, seperti akta nikah, akta kelahiran, serta perlindungan hukum keluarga. Dalam kerangka teoritik, buku ini memadukan perspektif Street-Level Bureaucracy, Administrasi Publik, Good Governance, dan maqāṣid al-sharī‘ah untuk menjelaskan bagaimana praktik kebijakan di tingkat akar rumput berlangsung sekaligus menilai implikasi etis dan kelembagaannya.

Tidak berhenti pada kritik, buku ini juga menawarkan refleksi normatif dan arah reformasi kebijakan hukum perkawinan di Indonesia agar lebih adil, pasti, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan pendekatan interdisipliner dan argumentasi yang kontekstual, buku ini menjadi bacaan penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, praktisi hukum, aktivis perempuan dan anak, serta masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap keadilan keluarga dan peran negara dalam melindungi hak-hak warganya.